Ketika sebuah kendaraan bermotor dijual, ada beberapa langkah administratif yang penting untuk dilakukan oleh pemilik lama, salah satunya adalah pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemblokiran STNK ini penting untuk menghindari tanggung jawab pajak progresif dan masalah legalitas kendaraan yang mungkin timbul di kemudian hari.
Mengapa Pemblokiran STNK Penting?
Pemblokiran STNK menjadi langkah penting setelah penjualan kendaraan karena beberapa alasan:
- Menghindari Pajak Progresif: Di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, tarif pajak progresif diterapkan berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama yang sama. Jika STNK tidak diblokir, pemilik lama masih bisa dikenakan pajak progresif untuk kendaraan yang sudah dijual[1].
- Memutus Tanggung Jawab Hukum: Dengan memblokir STNK, pemilik lama memutus segala tanggung jawab hukum terkait kendaraan tersebut, termasuk pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan yang mungkin terjadi[2].
Bagaimana Cara Melakukan Pemblokiran STNK?
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pemblokiran STNK:
- Kunjungi kantor Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) terdekat.
- Siapkan dokumen yang diperlukan:
- Fotokopi KTP pemilik kendaraan.
- Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- Fotokopi surat akta penyerahan dan bukti bayar.
- Fotokopi STNK/BPKB.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- Surat pernyataan yang bisa diunduh di situs resmi[2].
- Lakukan pendaftaran dan ikuti prosedur yang ada di Samsat.
Tabel Tarif Pajak Progresif di DKI Jakarta
| Kendaraan Ke- | Tarif Pajak |
|---|---|
| Pertama | 2% |
| Kedua | 2.5% |
| Ketiga | 3% |
| Keempat | 3.5% |
| Kelima | 4% |
| dst. | naik 0.5% tiap penambahan satu kendaraan[1] |
Pemblokiran STNK secara online juga dapat dilakukan melalui situs Pajak Online Jakarta dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang tertera pada KTP[3].
Dengan memahami maksud dan prosedur pemblokiran STNK, pemilik kendaraan dapat menghindari masalah yang tidak diinginkan setelah kendaraan dijual. Pastikan untuk selalu mengikuti prosedur yang berlaku agar proses penjualan kendaraan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
